Tengku Maimun Tuan Mat

Tengku Maimun Tuan Mat (lahir 2 Juli 1959^[1]) adalah Ketua Mahkamah Agung Malaysia yang kesepuluh. Tengku Maimun diumumkan sebagai Ketua Mahkamah Agung Malaysia yang baru Ia menggantikan Richard Malanjum yang pensiun pada 12 April 2019, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdana Menteri pada 2 Mei 2019. Ia adalah perempuan pertama yang menduduki jabatan di departemen peradilan tertinggi di negara tersebut.

Ketua Hakim Negara Malaysia ke-10Mulai menjabat
2 Mei 2019Dicalonkan olehMahathir MohamadDitunjuk olehSultan AbdullahPerdana MenteriTan Sri Muhyiddin Yassin
Tun Dr Mahathir Mohamad Informasi pribadiLahir
2 Juli 1959 (umur 64)
Kota Bharu, Kelantan, Persekutuan Tanah Melayu (kini Malaysia)Suami/istriDato’ Haji Zamani IbrahimAnak4Alma materUniversiti Malaya

Sunting kotak info • L • B

Malaysia
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia
Pemerintahan federal Konstitusi Malaysia Hak asasi manusia Hukum Kontrak sosial Rukun Negara
Monarki Yang di-Pertuan Agong Ibrahim Iskandar dari Johor Majelis Raja-Raja
Legislatif Parlemen Malaysia Parlemen ke-15 Dewan Rakyat Ketua Johari Abdul Kepala Pemerintahan Anwar Ibrahim Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin Dewan Negara Presiden Mutang Tagal Kabinet Bayangan
Eksekutif Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim Pengabdian Sipil (lembaga) Kepala Sekretaris Mohd. Zuki Ali
Yudikatif Mahkamah Persekutuan Malaysia Ketua Tengku Maimun Tuan Mat Mahkamah Rayuan Presiden Rohana Yusuf Mahkamah Tinggi Ketua Hakim Malaya Azahar Mohamed Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim Mahkamah Syariah Ketua Mohd. Naim Mokhtar
Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Malaysia Pemilihan terakhir: 2022 Daerah pemilihan
Partai Politik Daftar partai politik di Malaysia
Hubungan dalam negeri Pemerintah negara bagian Kepala pemerintahan negara bagian Dewan Undangan Negeri (anggota) Pemerintah lokal (daftar)
Hubungan luar negeri Misi diplomatik dari Malaysia Misi diplomatik di Malaysia
Portal Malaysia Negara lainnya Atlas
l b s

Pendidikan

Tengku Maimun lulus dari Universitas Malaya dengan gelar Sarjana Hukum (Hons) (LL. B.) pada 1982.

Karier

Tengku Maimun bergabung dengan peradilan pada 1982 sebagai pejabat hukum untuk Otoritas Pembangunan Kelantan Selatan (KESEDAR) dan kemudian Dewan Kota Seremban.

Setelah berkarier di Kamar Kejaksaan Agung, Magistrat dan Sidang Pengadilan, Tengku Maimun diangkat menjadi komisaris yudisial pada 2006.

Antara September 2007 dan Januari 2013, Tengku Maimun menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi. Masa jabatannya termasuk penyiaran di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dan kemudian di Pengadilan Tinggi Shah Alam.

Sebelum diangkat sebagai Hakim Pengadilan Federal Malaysia, ia pertama kali dipromosikan menjadi Hakim Pengadilan Banding Malaysia. Tengku Maimun menjabat posisi ini selama hampir enam tahun, antara Januari 2013 dan November 2018.

Pada November 2018, ia diangkat menjadi Hakim Pengadilan Federal, pengadilan tertinggi di negara itu.

Menyusul keputusan Ketua Mahkamah Agung Kesembilan, Richard Malanjum, yang pensiun pada usia 66 pada April 2019, ia diumumkan sebagai penggantinya pada Mei 2019 setelah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, membenarkan bahwa ia telah mendapat persetujuan dari Raja (Yang di-Pertuan Agong). Dia menjadi wanita pertama dalam sejarah yang memegang jabatan Ketua Mahkamah Agung Malaysia, menciptakan yang pertama untuk jabatan peradilan tertinggi setelah Malanjum menjadi orang pertama dari negara bagian Kalimantan di Malaysia yang naik jabatan.

Altantuya Shaariibuu

Pada 2013, Tengku Maimun, bersama dengan dua Hakim Pengadilan Banding lainnya, dengan suara bulat membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi untuk menghukum dua mantan komando polisi Malaysia untuk membunuh model Mongolia Altantuya Shaariibuu. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Federal.

M. Indira Gandhi

Pada 2014, Tengku Maimun adalah satu-satunya panel tiga hakim dari panel Pengadilan Banding yang memimpin konversi seorang anak profil tinggi yang keberatan dengan keputusan untuk membatalkan perintah mandamus dari Pengadilan Tinggi Ipoh kepada Inspektur Jenderal Polisi (IGP), Khalid Abu Bakar, karena mencari dan mengembalikan putri M. Indira Gandhi Prasana Diksa dan menangkap mantan suaminya Mohd Ridzuan. Keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Federal.

Karpal Singh

Pada 2016, Tengku Maimun adalah satu-satunya hakim dari panel tiga hakim Pengadilan Banding yang menentang keputusan untuk menghukum mantan ketua Partai Aksi Demokratik (DAP) Karpal Singh atas tuduhan penghasutan. Setelah tiga tahun, politisi tersebut dibebaskan dengan suara bulat oleh panel yang terdiri dari tujuh anggota Pengadilan Federal.

Energi Nasional

Pada tahun 2018, panel Pengadilan Banding yang beranggotakan tiga orang yang dipimpin oleh Tengku Maimun menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi yang menemukan bahwa perusahaan listrik publik terbesar di Asia Tenggara Energi Nasional terlibat dalam kelalaian yang menyebabkan banjir bandang di Cameron Highlands pada tahun 2013. Ini diikuti oleh gugatan diajukan oleh 100 penduduk yang terkena dampak di Lembah Bertam terhadap perusahaan. Dia memutuskan bahwa terdapat bukti bahwa perusahaan gagal memelihara bendungan di Ringlet dengan baik .

Najib Razak

Tengku Maimun adalah bagian dari panel tujuh Pengadilan Federal yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Richard Malanjum untuk mengesampingkan penundaan persidangan yang diberikan oleh Pengadilan Banding dalam persidangan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Hal ini memungkinkan uji coba skandal global 1Malaysia Development Berhad akhirnya dimulai setelah beberapa penundaan

Referensi